DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

Berdasarkan Keputusuan Camat Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Purwokerto Utara Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, berikut daftar informasi publik yang dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU PENGECUALIAN
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
BIDANG KEPEGAWAIAN
	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
	Dokumen Pengelolaan kepegawaian dan arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih berlaku
	Data usulan Mutasi PNS	UUD Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat/menganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusif, keamanan dan kepastian hukum.	Selama masih berlaku
	Rincian hasil uji kompetensi PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku

BIDANG KEPENDUDUKAN
1.		Data Pribadi Penduduk		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 84 ayat (1),(2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang		Selama masih berlaku
BIDANG KEUANGAN
1.	Rencana pelaksanaan tukar- menukar/pemindah tanganan barang daerah		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3		Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah		Sampai dengan penandatangan berita acara serah terima
2.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j		Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan		Sampai diketahui pemenangnya
3.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h		Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi		Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
4.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)		UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan		Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
5.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan		Selama masih berlaku
6.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j		Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa		Sampai diketahui pemenangnya
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa
2.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)

.